Selamat Hari Pendidikan Nasional 2017

0
57
views

Setiap tahunnya akses anak-anak dan pemuda mendapatkan akses pendidikan semakin sempit. Anak berusia 7-13 tahun (tingkatan SD) berjumlah 46 juta. Berusia SMP (14-16 tahun) sebanyak 25 juta. Sedangkan usia SMA (16-18 tahun) sebanyak 17 Juta. Namun Berdasarkan data UNICEF tahun 2015 sebanyak 7,3 juta anak Indonesia tidak dapat menikmati usia sekolah dasar (SD) dan 3 juta anak usia Sekolah Menengah Pertama (SMP) sementara SMA 1 juta. Sementara akses perguruan tinggi juga sangat rendah diakses oleh pemuda di Indonesia. Tahun 2015, lulusan SMA/SMK/Sederajat berjumlah 2 juta. Akan tetapi yang melanjut ke perguruan tinggi hanya 500.000 mahasiswa baru (PTN 320.000 dan PTS sisanya). Artinya hanya sekitar 25% yang mampu melanjut ke perguruan tinggi dari total kelulusan SMA/SMK/Sederajat. Sementara saat ini jumlah mahasiswa di Indonesia (termasuk S2 dan S3) berjumlah 5,4 juta. Jika dibanding usia 18-25 tahun berjumlah 49 juta sebagai usia produktif kuliah (D-S1), maka hanya mencapai kira-kira 10% yang bisa berkuliah.

Dalam aspek lapangan pekerjaan, pemerintah juga tetap tidak mampu untuk memberikan/membuka akses yang luas bagi rakyat, khususnya pemuda mahasiswa untuk medapatkan lapangan pekerjaan dengan upah yang layak.

Pada tahun 2015, jumlah tenaga kerja tidak tamat dan hanya tamat SD mendominasi sebesar 31.533.029 orang, sementara itu tenaga kerja yang berasal dari SMP sebesar 21.472.821 orang, tamatan SMU berjumlah 19.804.914. namun, angka untuk lulusan Diploma maupun Sarjana hanya sebesar 13.160.931 orang. Data tersebut menunjukan bahwa, tenaga kerja yang digunakan dan diserap oleh lapangan pekerjaan mayoritas berpendidikan rendah. Hal ini tentunya tidak terlepas dari orientasi dan skema politik upah murah yang dilakukan oleh rezim Jokowi-JK saat ini. Karena, semakin rendah tingkat pendidikannya, maka akan semakin dapat ditekan upah nya sebagai buruh. Hal inilah yang memperlihatkan korelasi antara
skema mahalnya biaya pendidikan dengan rendahnya upah buruh.

Di tahun 2016 semua pendidikan tinggi negeri (PTN) mengalami kenaikkan biaya kuliah melalui skema Uang kuliah Tunggal (UKT). Kenaikkan biaya kuliah di hampir semua pendidikan Tinggi Negeri di sebabkan oleh kebijakkan penggetatan anggaran oleh pemerintah Jokowi-JK. Kebijakan penggetatan anggaran berimbas pada pemangkasan Subsidi publik tidak terkecuali subsidi untuk pendidikan.

Tahun 2013 merupakan tahun dimana UKT mulai diberlakukan secara Nasional termasuk di Makassar, dan kenaikan biaya kuliah di tahun 2013 ini juga terlihat nyata dalam publikasi BPS. Survei harga konsumen beberapa barang dan jasa kelompok kesehatan, pendidikan dan transpor 66 Kota di Indonesia pada tahun 2013 yang dilakukan oleh BPS menunjukkan tarif uang perguruan tinggi perbulan di Makassar rata-rata sebesar Rp. 1.254.189 . Artinya terdapat kenaikan yang luar biasa dari survei tahun sebelumnya di tahun 2012 yang rata-rata hanya Rp. 254.724 . Kenaikan tarif tersebut terus terjadi dan pada tahun 2016 yang telah mencapai rata-rata Rp.1 322 548 .

Ditengah kenaikan biaya kuliah tersebut kehidupan mayoritas rakyat Indonesia justru semakin menurun. Kaum Tani yang merupakan golongan terbanyak di masyarakat Indonesia rata-rata hanya memetik keuntungan 1,8 juta rupiah per bulan per satu hektar luas panen. Angka 1,8 juta itupun hanya dicapai oleh petani yang bisa panen 3 kali dalam setahun . Petani yang lahannya tidak sampai 1 hektar dan berada di daerah yang tidak beririgasi dengan baik pasti pendapatannya lebih rendah dan lebih kesulitan lagi untuk menyekolahkan anaknya sampai perguruan tinggi.

Publikasi BPS Pada bulan Januari 2017 NTP Petani Sulsel tercatat hanya 102,16, mengalami penurunan sebesar 2,06% dibandingkan pada bulan januari tahun 2015 yang tercatat 104.31. Pandangan umum yang selama ini berlaku sebagaimana disampaikan BPS adalah peningkatan NTP berarti peningkatan kesejahteraan, demikian pula sebaliknya. Artinya Penurunan NTP Petani Sulsel tersebut menunjukkan bagaimana Merosotnya kesejahteraan kaum tani yang berimplikasi terhadap semakin lemahnya kemampuan mereka untuk membiayai kuliah anak-anaknya.

Buruh yang merupakan golongan terbanyak kedua di negeri ini juga terus mengalami kemerosotan ekonomi, terutama sejak diberlakukannya PP 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. Dengan menggunakan PP 78 Tahun 2015, UMP Sulsel pada tahun 2017 hanya sebesar Rp. 2,43 Juta yang artinya hanya naik 8,25% . Persentase kenaikan tersebut jauh lebih rendah dibanding persentase kenaikan beberapa tahun sebelumnya saat PP 78 tahun 2015 belum terbit. Pada tahun 2014 persentase kenaikannya sebesar 25%, karena pada tahun ini serikat buruh masih memiliki ruang dalam perundingan di Dewan pengupahan untuk menetapkan kenaikan upah. Berbeda dengan hari ini yang hanya menggunakan formulasi inflasi dan pertumbuhan ekonomi dalam penentuan kenaikan upah buruh.

Penurunan persentase kenaikan UMP ditambah dengan kenaikan harga sembako yang terus terjadi tentu membuat buruh semakin jauh dari kata sejahtera, dan tentunya akan semakin sulit bagi mereka untuk menyekolahkan anak-anaknya sampai di perguruan tinggi jika mahalnya biaya kuliah tetap dilanggengkan oleh negara dan birokrasi kampus.

Hadirnya UKT sampai hari ini juga tidak pernah menjadi solusi atas berbagai macam pungli yang masih terus di pungut kepada mahasiswa. Alasannya bermacam-macam mulai dari tidak di masukkannya pembiayaan praktek atau kartu dalam komponen UKT, dana tidak cair dari universitas hingga alasan otonomi kampus.

penolakan atas UKT kian hari semakin besar yang terjadi di kampus-kampus. Salah satu implementasi UKT yang juga sangat miris, terjadi di Kampus UNM. Implementasi yang saya maksud adalah penetapan UKT 1 golongan untuk mahasiswa jalur mandiri, biaya UKT di jalur mandiri tidak disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa (Katanya UKT baik Karena ini). Implementasi seperti ini bertolak belakang dengan rencana sang pencetusnya. Mendikbud pada saat itu Muhammad Nuh pada tahun 2013, seperti yang diberitakan oleh Kompas.com berujar “UKT ini berlaku untuk semua. Tak ada perbedaan masuk lewat jalur apa. SNMPTN, SBMPTN dan Mandiri itu sama saja biayanya,”

Penjelasan tentang UKT dan kelompok pembayaran UKT di Permenristekdikti No.39 Tahun 2016 ini terdapat di pasal 3 dan memiliki kesamaan dengan pasal 2 Permendikbud No. 55 Tahun 2013 yang juga tidak membedakan mekanisme penetapan golongan UKT berdasarkan jalur masuknya.

Semua peraturan UKT yang terbit tidak pernah ada perbedaan ketentuan golongan antara mahasiswa berdasarkan jalur masuknya. Perbedaan mahasiswa jalur Mandiri, SNMPTN dan SBMPTN ada pada biaya pendaftaran seperti yang dijalaskan di Permenristekdikti No.2 Tahun 2015.Permenristek tersebut mengatur Jalur SNMPTN pembiayannya dibebankan pada anggaran kementerian, makanya bisa gratis. Jalur SBMPTN pembiayaannya dibebankan kepada peserta seleksi dan kementerian, makanya peserta seleksi pada tahun 2015 membayar Rp. 100.000 dan tahun 2016 naik menjadi Rp. 200.000. Jalur Mandiri pembiayaannya ditetapkan oleh Rektor masing-masing, tahun 2016 peserta seleksi Mandiri UNM membayar Rp. 350.000, lebih mahal dari jalur lain karena kemungkinan besar seluruh biayanya dibebankan kepada peserta seleksi.

Kini Universitas telah berubah menjadi pabrik utama dari program kekayaan intelektual. Berbagai perguruan tinggi akan didorong semakin luas untuk melakukan berbagai kerjasama mandiri dengan korporasi. Penelitian-penelitian dan percobaan ilmiah adalah hal yang akan menjadi program utama seluruh universitas di Indonesia. Hal ini berguna untuk melahirkan berbagai penemuan ilmiah dan legitimasi akademik bagi korporasi milik imperialis utamanya.

Skema perubahan orientasi menjadi pabrik penghasil riset-riset melalui berbagai kerjasama mandiri tersebut tidak akan sulit untuk diterapkan di Indonesia. Pasalnya, peraturan hukum yang memayunginya, yaitu Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Pendidikan Tinggi) telah mengatur secara jelas skema tersebut. Undang-Undang Pendidikan Tinggi juga telah memberikan ruang bagi pemerintah untuk terus memfasilitasi kerjasama perguruan tinggi dengan dunia bisnis dan industri. Pada Pasal 86, disini juga terlihat bagaimana dominasi kapitalis monopoli internasional dalam menetukan nasib pendidikan tinggi. UU Pendidikan Tinggi menghendaki pemerintah untuk mendukung dan memfasilitasi dunia usaha dan dunia industri untuk memberikan bantuan kepada perguruan tinggi, kemudian setelah itu pemerintah akan memberikan insentif kepada dunia usaha dan dunia industri yang telah memberikan bantuan atau sumbangan untuk penyelenggaraan pendidikan.

Penulis: Ahsan Aswan