Perppu Ormas Menciptakan Kegaduhan Dalam Negeri

0
54
views

Garis-tengah.com – Belum lama ini, pada Rabu Tanggal 12 Juli 2017, warga Indonesia kembali lagi di berikan kado pahit oleh pemerintah rezim Jokowi-Jk dengan ditandatanganinya PERPPU Ormas No 02 Tahun 2017. Hal ini pastilah membuat kita sangat bertanya-tanya, apakah yang sedang terjadi di negeri ini? Hal mengerikan apakah yang tengah melanda Indonesia sehingga perppu begitu terburu-burunya di luncurkan ketengah-tengah masyarakat? Terdengar dari bapak Wiranto selaku menteri koordinator Politik Hukum dan Keamanan berkicau “Negara ini sedang dalam keadaan genting! Sehingga perlunya dihadirkan perppu untuk menggantikan UU Ormas No 17 Tahun 2013 yang menghalang-halangi bahkan dapat memperlambat terealisasinya pembubaran ormas islam, yakni hizbut tahrir Indonesia”. Hal ini pun disusul oleh Bapak Said Aqil Siraj selaku Ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang sangat bernafsu untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia dengan alasan bahwa Hizbut Tahrir ini tidaklah sesuai dengan UUD 45 dan Pancasila.

Disinilah perlu pengkajian secara mendalam dan tidak boleh keberadaan perppu tersebut yang hanya di bentuk oleh segelintir orang apalagi dari pihak eksekutif negara yang sangat jelas kita ketahui bahwa yang berwenang untuk memutuskan suatu Undang-undang itu layak atau tidak, ialah ketika Undang-undang tersebut sudah melalui proses pengkajian di DPR dan Mahkamah Konstitusi. Ketika itu sudah dilewati, maka secara hukum, UU itu adalah sah adanya.

Tetapi sayangnya perppu yang di keluarkan oleh pemerintah Jokowi-Jk ini sangatlah menuai kontroversi dari banyak kalangan masyarakat, khususnya dari pihak-pihak ormas dan para pakar-pakar hukum dan tata negara. Seperti kita lihat dari Mahkamah konstitusi yang membantah kebohongan pemerintah yang katanya perppu tersebut sudah di konsultasikan kepada MK, sehingga ini sudah layak di keluarkan, namun nyatanya, ini dibantah sendiri oleh ketua Mahkamah konstitusi, Bapak Arief Hidayat dalam CEO Gathering Apindo di Jakarta yang dirilis oleh Republika.co.id pada tanggal 14 Juli 2017. Itu artinya rezim ini telah berdusta dan mengibuli rakyatnya.

Coba kita lihat yang lainnya, Bapak Yusril Izha Mahendra selaku pakar Hukum Tata Negara dengan pernyataannya, “Perppu ini membuka peluang untuk pemerintah berbuat sewenang-wenang membubarkan Ormas yang secara subjektif dianggap pemerintah bertentangan dengan pancasila dan Undang-undang tanpa melalui proses peradilan.” Selain itu ada lagi dari pihak DPR RI yakni Bapak Fadli Zon selaku wakil ketua DPR RI yang mengatakan bahwa, “kelihatannya ada yang sedang belajar jadi dictator dengan mau bubarkan ormas secara sepihak, tanpa prosedur yang diatur oleh undang-undang.” Satu lagi kita lihat masih dari pihak DPR RI yakni bapak fahri hamzah selaku wakil ketua DPR RI yang mengatakan “kalau melibatkan DPR pasti dia (perppu) akan ditolak. Jangan pakai instrument perppu. Apa daruratnya HTI? Enggak ada daruratnya!” Belum lagi kita lihat dari kampus Universitas Indonesia yang menolak perppu tersebut. Itu artinya, perppu ini sesungguhnya sangatlah tidak layak di keluarkan apalagi sampai di legitimasi dan di berlakukan di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara di bumi pertiwi ini.

Lihatlah, dari pihak DPR dan MK perppu ini di tolak, lalu siapa yang berani mengatakan bahwa perppu ini benar bahkan sesuai dengan kondisi saat ini? Hanya merekalah yang memiliki kepentingan genting tentang pemilihan presiden di tahun 2019 mendatang yang memiliki ketakutan besar akan kegagalannya kembali untuk menguasai DKI Jakarta dan menguasai Indonesia sehingga ia dengan lantang berkata, “negara kita sedang genting”.

Pemerintah ini sudah terkesan dictator dan anti Islam, kenapa? Karena kalau di kaji lebih mendalam, perppu ini hanya menyasar pada ormas Islam saja dan tidak pada ormas yang bukan Islam, buktinya adalah, HTI yang dikenal dengan ormas Islam yang tak pernah anarkis dalam menyampaikan aspirasinya, tetapi kemudian ini selalu di cekal bahkan pemerintah berusaha untuk membubarkan HTI tersebut dengan alasan bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang, padahal telah terbukti HTI tak bersalah karena pada proses penyidikan HTI tak di temui sedikitpun yang menabrak UUD 45, bahkan Undang-undang tersebut sangat pro terhadap semua tindakan-tindakan HTI selama ini. Pancasila? Pancasila pun sama, karena ia tertulis dengan jelas pada anggaran dasar hizbut tahrir. Lalu apa yang genting? Tidak ada yang genting pada HTI, justru yang genting dan harus di buatkan perppu adalah kasus-kasus seperti Minahasa yang meminta merdeka, OPM di Papua, Freeport yang terus merampok kekayaan alam kita dan company semacamnya yang terus mengeruk dan merampok sumber daya alam kita. Terus hutang luar negeri kita yang sudah mencapai Rp. 3.589.12 trilliun lewat perkataan Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan seperti yang dilansir oleh Detik.com (24/03/2017) yang telah lama menggerogoti negeri ini namun tetap di diamkan oleh pemerintah.

Sungguh, inilah yang harus di buatkan perppu karena ini sudah nyata bahayanya. Bukannya malah menyasar ormas Islam HTI yang justru selama ini HTI sangat berperan penting dalam menyelamatkan negeri ini pada ide-ide terlarang yang ditanam kedalam negeri ini sebagaimana yang tercantum dalam KUHP no 27 tahun 1999 Pasal 107a yakni larangan mengembangkan paham komunisme, marxisme dan leninisme. Bahkan ide yang pula ikut menggerogoti sistem tatanegara kita hari ini juga tak luput dari kritikan oleh HTI yakni serangan dari neo liberal dan neo imprealis barat. Yang sesungguhnya ini sangat bertentangan dengan pancasila.

Sungguh, kepada rezim yang terkesan dictator dan semenah-menah ini, sadarlah dan kembalilah mempertimbangkan kemudian menarik kembali tipu dayamu untuk mengibuli rakyat. Jangan sampai hanya karena kepentingan parpol anda sehingga anda dengan sadisnya mengorbankan keutuhan negeri ini, karena dengan hadirnya perppu no 2 tahun 2017 ini, telah menyulap ketenangan masyarakat menjadi gaduh dan kacau.

 

 

Penulis: Adji Sukman

Humas Gema Pembebasan kota Makassar