PERPPU ORMAS DAN DEIDEOLOGISASI ISLAM

0
46
views

Garis-Tengah.com – Opini, Kekerasan dideskripsikan sebagai reaksi alamiah seseorang yang terpicu pada kondisi tertentu. kekerasan pada umumnya merujuk kepada tindakan yang sifatnya fisik. Misalnya, membunuh, melukai, memukul dan sebagainya. Namun Johan Galtung membedah kekerasan menjadi tiga perspektif yakni Kekerasan Langsung, Kekerasan Struktural dan Kekerasan Kultural. Contoh kasus ketika Amerika menyerang Afganistan adalah Kekerasan langsung, disokong oleh Militer dan politik sebagai Kekerasan struktural dan pembenaran bahasa berupa “Perang melawan terorisme” adalah kekerasan Kultural. Nah, Kekerasan Kultural-lah yang paling subtantif  karena yang demikian merupakan aspek yang melegitimasi kekerasan langsung dan struktural.

Pekan kemarin, Menko Polhukam Wiranto memberikan keterangan pers di Kementerian Koordinator Polhukam, Jakarta, Rabu (12/7) dimana Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakan. Dengan demikian Perppu tersebut menghapuskan pasal 68 UU Nomor 17 Tahun 2013 yang mengatur ketentuan pembubaran Ormas melalui mekanisme lembaga peradilan. Perppu tersebut sangat berbahaya apabila menyerang lembaga atau Ormas tertentu, sebagai alat pembenaran yang mengatasnamakan Ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. tak ayal lagi, kekerasan Fisik pun akan diperbolehkan sebagai antisipasi untuk menjaga stabilitas Negara. Maka ditarik kesimpulan bahwa perppu Nomor 2 tahun 2017 adalah kekerasan Struktural, dan pembenaran bahasa “NKRI harga mati”, “Menyelamatkan Ideologi Pancasila” dan sebagai kekerasan kulturalnya.

Keputusan sepihak dari pemerintah terkait masalah Perppu merupakan Sequel dari berbagai macam kebijakan yang tidak fear dan cenderung despotik. Meminjam Istilah Fadli Zon (dalam Republika) bahwa Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan secara substansi mengarah pada kediktatoran gaya baru.

Dengan dalih menyelamatkan Indonesia, Perppu dibuat. Alasan karena kepentingan bangsa Indonesia  langkah tersebut dilakukan, begitu respon Pak Wiranto. Adalah Narasi Apologi Pemerintah sebagai ekspresi amarah terhadap siapa atau organisasi apapun yang memposisikan diri sebagai Oposisi. Faktanya bahwa setelah kasus Pulau Seribu, kebijakannya semakin nyeleneh dan bersifat subjektif.  Contoh FPI persekusi ditangkap, sedangkan mereka yang rame-rame masuk Bandara membawa Senjata-Tajam juga persekusi tapi tidak ditangkap, GNPF berdemo meminta keadilan atas Ulama yang ditangkap  malah dituduh makar, sementara OPM yang mendeklarasikan Merdeka justru dibiarkan begitu saja. dan yang terakhir Perppu Ormas untuk membubarkan organisasi yang mengancam eksistensi Ideologi Negara, sementara Agama/lembaga yang bertolok belakang dengan Pancasila malah dilegalkan(Konhuchu dan Budha tidak memiliki konsep ketuhanan yang jelas, sementara pancasila hanya mengakui Ketuhanan yang Maha Esa)

Menjadi bukti bahwa Pemerintah Alergi terhadap Islam, Ulama, ataupun Ormas yang membumikan ajaran islam sehingga mendesain propaganda sebagai upaya mendekonstruksi Pemikiran Islam. Dalam potret buram catatan sejarah Indonesia, kita akan  bernostalgia dengan style pemerintahan otoriter. Baik Orde Lama, Orde Baru hingga Rezim hari ini yang mengambil jalur pintas yang sama untuk menyelesaikan lawan-tarung yang dianggapnya sebagai ancaman. Celakanya atas nama jargon NKRI HARGA MATI, Islam ditumbal yang ditengarai sebagai inti dari segala persoalan. Lihat saja Masyumi yang menawarkan Islam, malah dibubarkan, HMI berazaskan Islam dipaksa untuk tunduk dengan aturan main rezim. Dan Pemerintah hari ini juga mengambil langkah taktis dengan membuat Perppu untuk membubarkan ormas Islam yang medakwahkan  ajaran Islam dari akar hingga daun secara konfrehensif.

Baca Juga :  Halal Bihalal KMS UNM Dihadiri Sejumlah Tokoh Sinjai

Dengan demikian kediktatoran Pemerintah semakin memperjelas Kebenciannya terhadap mereka yang mengemban Agama Islam. Islam hadir sebagai rahmat bagi seluruh alam itu kemudian dipeyorasi sebagai ancaman stabilitas Negara. Wajar sajalah jika pakar Hukum tatanegara menyebut  Indonesia yang berdasarkan Hukum (Rechtstaat)  beringsut memposisikan dirinya sebagai negara kekuasaan (machtsstaat). Sebab berbagai kebijakan termasuk perppu Ormas adalah produk yang dibuat oleh penguasa yang nyatanya dianggap inkonstitusional oleh para Ahli hukum Positif.

Bukankah kegentingan yang signifikan adalah Korupsi?,  yang faktanya tidak pernah usai yang berefek langsung kepada masyarakat. Seperti yang disebutkan ICW tahun 2016 menemukan jumlah kasus korupsi sebanyak 482 kasus dengan jumlah tersangka 1.101 tersangka dan nilai kerugian negara mencapai Rp 1,45 triliun rupiah. Sejumlah Pejabat yang makan uang rakyat secara berjama’ah jelas-jelas menjadi ancaman real bagi Negara tidak diselesaikan dengan serius. Amat sangat ditolak Perppu Ormas yang justru akan berpeluang melegalkan Kekerasan. Sementara kasus-kasus riil yang lebih mengancam lainnya malah dibiarkan berkembang biak.

Jika Johan galtung membentuk segitiga kekerasan, maka penulis meramu, Penerbitan perppu nomor 2 tahun 2017 adalah kekerasan Epistemologi.

Mengapa demikian?

Sudah menjadi watak kekuasaan yang dimotivasi oleh nilai-nilai tiratik untuk melindungi bingkisan kebijakan dari kekuatan yang berpotensi untuk melawan. Target utamanya adalah mencerabut prinsip-prinsip dasar ajaran islam sebagai kesatuan sistem atau sebagai sumber hukum yang paripurna. Belajar dari aksi 212, pergerakan ummat islam diidentifikasi sebagai rival yang sangat potensial untuk menggulingkan status quo. Semacam upaya sistemik untuk melimitasi ajaran Islam yang memancarkan mata air kehidupan. Meminjam Adagium Rokhmat S. Labib bahwa mencegah tegakknya kekuasaan islam laksana menahan matahari untuk tidak terbit di ufuk timur.

Islam dalam falsafah epistemologi memandang sumber dalil secara keseluruhan digali dari rahim Islam itu sendiri yang dibangun atas ketauhidan kepada Allah SWT. Sementara Muslim sejati tidak akan mengingkari perjanjian primordial kepada Tuhannya. Kalimat LA ILAHA ILLALLAH menyiratkan Peniadaan aturan selain hukum yang hanya datang dari Allah. Hal inilah yang mencoba direduksi oleh Pemerintah dengan membenturkan simbol-simbol kultural. Islam dideideoligisasi melalui sakralisasi pancasila dan pancasila sebagai tameng penguasa dijadikan power(Perppu) untuk membumi-hanguskan individu/kelompok yang berani bermain api dengan Pemerintah.

Perppu Ormas tersebut merupakan Kekerasan Epistemologi, melarang mensosialisasi Wacana Islam sebagai rujukan dalil, termasuk dalil hukum serta upaya deislamisasi dengan membatasinya hanya mencakup ritual ibadah semata.

Sebagai epilog, mengutip sepatah hikmah dari Syafinuddin Al mandari bahwa “Tangan Penguasa yang bersimbah darah, akan melahirkan Generasi yang menghunus pedang”. Kebijakan Pemerintah yang diktator dan anti Islam akan melahirkan generasi Revolusioner. Wassalam.

 

Penulis : Suljaris 

Mahasiswa UIN Alauddin Makassar