Mahasiswa FT UIM Tolak BPP

0
186
views

Garis-tengah.com – BPP adalah pembayaran yang dilakukan oleh setiap mahasiswa saat berganti semester dengan tujuan memperoleh proses belajar mengajar atau dengan kata lain kuliah bertatap muka.

Pembayaran BPP juga sebagai syarat sahnya bagi seorang mahasiswa untuk memprogram mata kuliah melalui KRS. Jadi pembayaran BPP merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa yang masih memiliki mata kuliah yang belum dilulusinya juga telah di tetapkan diawal saat masuk menjadi mahasiswa baru.

Namun kali ini pihak birokrasi fakultas Teknik Universitas Islam Makassar dengan secara sepihak membuat aturan penarikan uang BPP terhadap setiap calon mahasiswa wisudawan yang sudah nol kredit mata kuliah dengan sebesar 65% bahkan ada hingga 100% dari pembayaran BPP dengan alasan karena mahasiswa telah menyebrang semester dari semester 8 ke 9.

Majelis Perwakilan Mahasiswa FT-UIM Komisi D, Muhammad Firdaus menilai aturan tersebut merupakan aturan yang bertentangan dengan aturan pembayaran.

“BPP yang sesungguhnya karena pembayaran BPP hanya dapat dilakukan oleh setiap mahasiswa apabila mahasiswa masih memiliki mata kuliah, dan menurutnya penetapan aturan tersebut yang dilakukan oleh pihak fakultas dengan mengatakan secara lisan bahwa seluruh calon mahasiswa wisudawan yang sudah ujian hasil sebelum melewati tanggal 6 0ktober 2018 maka ia tidak dikenakan pembayaran BPP,” ujar Muhammad Firdaus.

Dan alhasil masih saja diwajibkan bagi mahasiswa calon wisudawan yang mau ujian hasil setelah tanggal 6 oktober 2018 membayar BPP sebesar 65% ada juga yang diminta membayar hingga 100%.

“Aturan tersebut disampaikan secara lisan tidak memiliki kekuatan hukum untuk harus dijalankan karena penyampaian tersebut juga bukan penyampaian secara formal melalui dialog bersama seluruh calon peserta wisudawan,” tambahnya

Atas hal tersebut Muhammad Firdaus atau yang biasa dipanggil Daus langsung menghadap kepada salah satu dosen dan pertanyakan mengenai kebijakan tersebut, serta meminta agar diperlihatkan SK penetapan dari Rektor atas kebijakan tersebut namun sayangnya dosen tersebut menjawab kebijakan ini tidak diketahui oleh Rektor.

Baca Juga :  WALHI Sulsel: Pemerintah Kota Makassar Gagal Atasi Banjir

Furqan, sekretaris MPM FT-UIM menyanyakan terkait perihal kebijakan tersebut namun WR II mengatakan tidak tahu menahu persoalan itu.

Perwakilan MPM FT-UIM, enemui bendahara Universitas Islam Makassar dan mempertanyakan perihal kebijakan tersebut dengan meminta SK penetapan Rektor. Sang bendahara yang ditemui mengatakan, SK Rektor itu ada penetapannya diperaturan akademik karena aturan ini diketahui seluruh pimpinan senat dan ada penetapannya di bagi di tiap-tiap fakultas.

Berangkat dari hal tersebut, kembali dipertanyakan oleh Henry di fakultas tapi fakultas menjawab tidak ada SK penetapan dari rektor atas kebijakan penarikan.

“MPM FT UIM telah melakukan aksi protes terkait perihal kebijakan penarikan tersebut yang berlangsung dua hari berturut-turut dengan meminta kepada Rektor agar segera membuka ruang dialog atas kebijakan tersebut tapi aksi tersebut yang dilakukan selama dua hari yang bertujuan agar dapat menemui Rektor. Namun sangat disesalkan karena dua hari berturut-turut tidak ada Rektor di kampus dan kami dari seluruh massa aksi bersepakat akan tetap mengawal kasus tersebut hingga memperoleh kemenangan serta kami juga menuntut sikap diam dari rektor yang sesungguhnya merupakan sikap lepas tangan atas persoalan tersebut,” ujar Nasaruddin

“Kami bersepakat akan menyurati Rektor dalam waktu dekat ini agar dapat menemui kami sampai waktu yang telah kami tentukan apabila tidak di indahkan maka jangan salahkan kami apabila kasus ini akan kami laporkan kepada pihak yang terkaiat. Yaitu, Kopertis Wil. IX, PW NU Sulsel dan Lembaga Perlindungan Konsumen,” sambungnya.(*)