Kamerad Tuntut Rektor UIM Jalankan Putusan PTUN

0
65
views

Garis-tengah.com – Ratusan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Kamerad melakukan aksi demonstrasi di kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Massa aksi yang awalnya berkumpul di bawah jalan layang Fly over A.P Pettarani sekitar pukul 11.00, kemudian melakukan longmarch sampai ke gedung DPRD (Selasa, 6/6).

Aksi ini digelar dalam rangka menuntut pihak DPRD agar segera memfasilitasi massa aksi untuk dilakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak rektorat UIM. Sebelumnya DPRD telah memanggil pihak rektorat UIM dalam hal ini Dr. Majdah Muhyidin Zain selaku Rektor untuk menghadiri RDP, akan tetapi dalam 2 agenda RDP yang diadakan pihak rektorat UIM tidak pernah hadir.

Massa aksi yang diterima oleh Komisi E kemudian melakukan dialog. Dalam dialog tersebut Kadir Halid selaku ketua komisi E mengatakan bahwa RDP selanjutnya akan dilaksanakan pada hari kamis, dengan menghadirkan pihak rektorat UIM, Kopertis wilayah IX, dan aliansi Kamerad yang di mediasi oleh DPRD Prov Sulsel.

“Tidak ada lagi janji-janji yang diberikan yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Harapannya apa yang di sampaikan pihak komisi E mudah-mudahan dapat terwujud karena sudah jelas apa yang terjadi hari ini kemudian menjadi keberpihakan kami itu adalah suatu kebenaran dimana kami juga telah dimenangkan secara 2 kali berturut-turut di pengadilan, kupikir itu sudah cukup menjadi barometer bahwa rektor memang tidak punya jalan.” Ungkap Henry selaku jendral lapangan

Baca Juga :  Ini Cara Supaya UMKM Bisa Naik Kelas

Andi Alauddin sebagai Mensospol BEM UNM berharap rektor UIM mau menemui aliansi Kamerad untuk membicarakan soal 3 mahasiswa yang di DO. Pertimbangannya soal kemenangan di PTUN dan PT.TUN akan tetapi pihak rektorat masih kukuh untuk melakukan tindakan hukum lainnya.

“Sementara sekarang proses kasasi, ketika kita menang lagi masih ada PK. Pertimbangannya teman-teman ini harusnya di dialogkan bukan dilanjutkan di proses hukum mengingat 3 mahasiswa DO ini punya jenjang kuliah yang harus dituntaskan. Jika kita mengikuti proses hukum kemungkinan akan terhambat beberapa tahun lagi. Dengan RDP tersebut harapannya sederhana, 3 mahasiswa yang terkena dampak DO ini bisa kuliah lagi.” Lanjut Andi Alauddin.

 

 

*Reporter: Wahyu