Investasi Dan Keyakinan Yang Melekat Padanya

0
52
views
sumber: gosbiz.com

Menjalani kehidupan sebagai pelajar tentu banyak hal yang sering dijadikan topik dalam diskusi, topik-topik dalam diskusi tersebut tidak sedikit yang menyebabkan perbedaan pendapat sesama kawan. Perbedaan pendapat tentu merupakan hal yang tidak bisa dihindari, yang menjadi problem adalah terkadang perbedaan pendapat itu menyebabkan sesama kawan memutuskan hubungan pertemanan. Terkadang perbedaan pendapat dalam diskusi juga tidak menjadikan beberapa orang untuk lebih giat lagi mendalami informasi  suatu topik yang didiskusikan. Lahirnya tulisan ini berangkat dari otokritik untuk lebih mendalami informasi dari diskusi tentang Investasi dan Pembangunan yang pernah saya ikuti.

Dalam diskusi yang pernah saya ikuti, ada beberapa keyakinan yang melekat pada investasi. Pertama, investasi pasti menyerap tenaga kerja yang besar dan mengurangi pengangguran. Kedua, investasi juga diyakini membuat negara tidak lagi berhutang karena ada investor yang membiayai pembangunan. Ketiga, dan merupakan keyakinan yang paling sering saya temui adalah investasi harus hadir karena ketidakmampuan SDM Indonesia dalam mengelolah sumber daya alam Indonesia.

Beberapa orang yang pernah saya temui di beberapa tempat diskusi juga meyakini bahwa investasi adalah jalan masuk bagi penguasa asing untuk melakukan penguasaan didalam suatu negeri dan melakukan eksploitasi atau pengerukan sumber daya di dalam negeri. Sebagian lagi meyakini bahwa dengan adanya investasi justru akan menyerap tenaga kerja. 2 keyakinan ini mendorong saya untuk mencari informasi yang lebih banyak tentang investasi. Keyakinan kedua bahwa investasi menyerap tenaga kerja yang pastinya mengurangi pengangguran sesungguhnya merupakan pendapat yang paling sering saya temui dan menjadi keyakinan terutama bagi para pelajar. Keyakinan ini sesungguhnya juga telah di pupuk dalam beberapa mata pelajaran di sekolah.

Bapak teori pembangunan dan Pertumbuhan W.W. Rostow yang teorinya mempengaruhi model pembangunan di hampir semua dunia ketiga, menyebarkan keyakinan tentang pembangunan masyarakat modern yang akan dicapai dengan syarat tersedianya modal. Menurutnya beberapa hal yang harus dilakukan untuk mendapatkan modal yakni dari lembaga keuangan atau obligasi pemerintah, devisa perdagangan internasional, dan menurutnya yang terpenting adalah melalui penarikan investasi modal asing.

Investasi sebagai obat sakti untuk pembangunan masyarakat sudah ada sejak Soeharto berkuasa di Indonesia, terlihat dari penetapan UU Penanaman Modal Asing. Soeharto juga menjadikan teori pertumbuhan Rostow sebagai landasan pembangunan di pemerintahannya yang dikenal dengan nama program PELITA.

Obat investasi ini sudah berjalan kurang lebih 50 tahun di Indonesia, sejak UU PMA dimulai pada tahun 1967. Sudah cukup tua bukan, namun sampai hari ini angka pengangguran, kemiskinan dan pemuda yang tidak mampu mengakses pendidikan di Indonesia angkanya masih tinggi. Untuk mengetahui lebih banyak tentang kondisi pengangguran tidak terlalu sulit, saya sarankan anda bergaul dengan kakak kelas yang sudah lulus atau sudah wisuda semester lalu dan tanyakan tentang pekerjaannya. Untuk mengetahui dengan baik bagaimana pemuda yang tidak mampu mengakses pendidikan, saya sarankan anda ingat-ingat teman kelas anda di SMA atau coba bergaul dengan adik kelas kalian yang tahun lalu sudah lulus coba ingat-ingat berapa yang kuliah dan berapa yang tidak bisa kuliah.

Saya mencoba memaparkan beberapa data tentang investasi di Indonesia, realisasi investasi di Indonesia pada tahun 2015 sebesar Rp545,5 triliun naik sebesar 17,8 % dari tahun sebelumnya. Keterangan pers BKPM, komposisi realisasi investasi yang terdiri dari PMDN meningkat 15% sebesar Rp179,5 triliun. Sementara itu, PMA juga meningkat 19,2% sebesar Rp365,9 triliun[1]. Bagi pemerintah ini merupakan suatu keberhasilan, pencapaian kenaikan investasi sebesar 17,8% tersebut juga melebihi target yang ditetapkan.

Mari kita lanjutkan, kita berawal pada keyakinan tadi bahwa semakin banyak investasi maka semakin banyak tenaga kerja yang diserap yang artinya semakin kecil jumlah pengangguran. Tadi sudah kita bahas bagaimana pencapaian investasi yang melebihi target di tahun 2015, lantas bagaimana dengan jumlah pengangguran. Tahun 2015 pemerintah juga menargetkan jumlah pengangguran turun dari 5,94% ditahun 2014 menjadi 5,6 persen di 2015[2]. Berbekal pada keyakinan tadi tentang investasi, saya berfikir tentunya pengangguran turun dan mencapai target sebab investasi besar bahkan melebihi target. Fakta yang terjadi justru tidak seperti itu, tahun 2015 jumlah pengangguran justru mengalami kenaikan dengan total 7,56 juta orang, bertambah 320 ribu orang dibandingkan dengan tahun lalu yang sebanyak 7,24 juta jiwa[3]. Fakta ini membuat saya menghapus jauh-jauh keyakinan bahwa investasilah obat yang tepat untuk mengatasi masalah pengangguran di Indonesia.

Kegagalan teori pembangunan dan pertumbuhan dalam mengatasi masalah pengangguran sebenarnya sudah lama terjadi. Studi badan PBB, International Labour Organization (ILO) ke beberapa negara seperti Kolumbia, Kenya dan Sri Langka yang ternyata penerapan teori pembangunan pertumbuhan di negara-negara tersebut selain mencapai pertumbuhan, juga pada saat yang sama naiknya angka pengangguran. Studi ini membuktikan bahwa pertumbuhan tidak serta merta menyelesaikan masalah pengangguran[4].

Keyakinan lain adalah dengan investasi, negara terjauhkan dari hutang karena sudah ada dana investasi yang bisa dipakai untuk pembangunan. Saya juga akan mencoba sedikit mengulas hal ini. Saya justru berpendapat bahwa adanya investasi justru menyebabkan negara menambah hutangnya. Mengapa demikian? Ada satu hal yang luput dipikirkan dari mereka punya keyakinan bahwa investasi menjauhkan negara dari hutang. Mereka menafikan bahwa investor membutuhkan negara atau daerah yang infrastrukturnya menjamin kelangsungan dan kelancaran akumulasi kapital usaha mereka[5]. Investor membutuhkan pasokan listrik yang besar untuk menghidupkan mesin mereka, maka negara harus membangun pembangkit listrik. Investor membutuhkan kelancaran distribusi hasil produksi mereka, maka negara harus membangun jalan tol, bandara, jalur kereta api, pelabuhan dan lain-lain. Itulah syarat yang harus dipenuhi negara untuk mendatangkan investor, untuk membangun infrastruktur disitulah pemerintah menambah hutangnya[6]. Dan parahnya pembangunan infrastruktur justru menyebabkan ribuan warga harus kehilangan tanah tempat tinggal dan lahan pertanian tempat mereka menggantungkan hidup. Terlihat dari pembangunan waduk jatigede yang menyebabkan 10.920 kepala keluarga dari 28 desa harus kehilangan tanah karena dijadikan sebagai lokasi genangan waduk[7].

Lanjut ke soal lain yang sebenarnya masih berhubungan dengan pembahasan sebelumnya. Ada keyakinan yang juga cukup melekat didalam kepala kita, yakni anggapan bahwa negara kita di eksploitasi karena SDM Indonesia itu tidak mampu mengelolah sumber daya alam indonesia. Katanya kebanyakan orang Indonesia cuma banyak bicara tapi tindakan atau actionnya tidak ada. Menurut saja anggapan ini bertahan dikepala kita karena beberapa hal. Pertama hal ini sering juga kita temukan dalam pelajaran sekolah bahkan bangku kuliah juga masih ada. Kedua, pandangan ini kebanyakan diyakini oleh para pelajar, hal ini disebabkan karena keadaan sosial pelajar tersebut yang terlihat  hanya  aktifitas ceramah, diskusi, dan debat baik dalam aktivitas di ruang kelas maupun di aktifitas luar kelas dikampus. Andai mereka sering ke desa melihat bagaimana para petani bekerja keras setiap hari atau ketempat kawasan industri melihat bagaimana kedisiplinan, ketekunan dan uletnya para buruh memproduksi barang-barang, saya percaya bahwa keyakinan tersebut akan mereka tinggalkan.

Kemampuan SDM Indonesia sesungguhnya tidak perlu diragukan lagi, bukankah perusahaan yang berdiri di Indonesia juga mempekerjakan SDM Indonesia. Kita bisa melihat contoh pabrik sepatu di Tangerang yang memproduksi sepatu merek adidas dan mizuno, buruhnya atau SDM yang bekerja mayoritas adalah perempuan Indonesia. Merekalah yang mengubah dari bahan mentah atau bahan setengah jadi menjadi bahan jadi. Merekalah yang menghasilkan sepatu yang menjadi sumber keuntungan perusahaan. Begitu pula dengan perusahaan perkebunan sawit dan perkebunan karet yang lahir dari investasi luar negeri, buruh tani yang bekerja atau SDMnya juga orang Indonesia.  Masih belum percaya tentang SDM Indonesia mampu mengelola SDA? Jika yang anda maksud kualitas SDM bukanlah mereka yang diburuh pabrik atau buruh tani melainkan yang bekerja di jabatan tinggi dalam manajemen perusahaan, baiklah mari kita cek informasi dibawah ini.

Baca Juga :  Memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia; DDV Gelar Semarak Kemerdekaan

PT. Vale merupakan perusahaan yang mendapat lisensi dari pemerintah Indonesia untuk melakukan eksplorasi, penambangan, pengolahan dan produksi nikel. PT. Vale mengoperasikan salah satu operasi tambang dan pengolahan nikel laterit terpadu terbesar di dunia yang berlokasi di Sorowako Sulawesi. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan yang berdiri dari investasi asing. Dalam publikasi di lamannya diketahui bahwa pemegang saham utama perusahaan ini adalah Vale Canada Limited. Vale adalah entitas pengendali utama perseroan dan suatu perusahaan publik yang didirikan berdasarkan hukum Republik Federal Brasil. Selain itu pemerintah Brazil juga memiliki 12 saham emas. Nampaknya sudah jelas bahwa perusahaan ini berdiri dari investasi asing. Perusahaan ini juga mempublikasikan para pejabat tinggi dan pejabat senior perusahaannya[8]. Dalam publikasinya diketahui bahwa Direkturnya adalah orang Indonesia, begitu pula dengan pejabat senior perseroan dan unit manajemen risiko perusahaan yang mayoritas orang Indonesia. Dari 18 profil yang di publish pejabat senior perseroan dan unit manajemen risiko perusahaan sebanyak 17 orang adalah warga Indonesia. Itulah salah satu bukti bahwa SDM Indonesia mampu mengelola sumber daya alamnya.

Pembangunan nasional yang mengandalkan investasi, baik investasi dalam negeri maupun luar negeri yang memberi jalan penguasaan atau monopoli bagi segelintir orang justru hanya melahirkan ketimpangan. Soal ketimpangan, Indonesia meraih prestasi yang cukup memalukan, negara ini berada di peringkat keenam dalam kategori ketimpangan distribusi kekayaan terburuk di dunia. Laporan Oxfam dan INFID pada bulan Februari 2017  juga mencatat kekayaan empat orang terkaya di Indonesia sama dengan gabungan kekayaan 100 juta orang termiskin. Empat miliarder paling kaya di Indonesia memiliki kekayaan $ 25 miliar lebih banyak dari total kekayaan 100 juta penduduk miskin yang jika digabungkan mencapai $ 24 miliar. Total kekayaan 40 persen penduduk paling miskin kalau digabungkan hanya mencapai 1,4 persen dari total kekayaan nasional. Orang paling kaya di Indonesia membutuhkan waktu 22 tahun untuk menghabiskan kekayaannya bila ia berbelanja $ 1 juta perhari. Hanya dalam satu hari, orang paling kaya mendapatkan bunga dari kekayaannya melebihi seribu kali jumlah yang dibelanjakan oleh penduduk miskin untuk kebutuhan dasar selama satu tahun[9].

Dalam laporan tersebut juga diidentifikasi penyebab dari ketimpangan yang luar biasa tersebut, penyebabnya yakni fundamentalisme pasar, Political Capture, ketidaksetaraan gender, akses yang tidak setara terhadap layanan kesehatan dan pendidikan berkualitas, akses yang tidak setara terhadap infratruktur dan lahan, upah yang tidak adil,  dan sistem perpajakan yang tidak adil. Fundamentalisme pasar yang diperkenalkan kepada perekonomian Indonesia pada saat krisis keuangan tahun 1997 lalu mendorong perekonomian yang memungkinkan orang kaya meraup bagian keuntungan terbesar dari pertumbuhan ekonomi. Kalangan terkaya di Indonesia banyak yang memperoleh kekayaan mereka berkat konsesi ekslusif dari pemerintah dan proses privatisasi yang terjadi seiring dengan fundalisme pasar. Pada tingkat global faktor pendorong utama ketimpangan adalah political capture, yakni kalangan elite mengubah aturan main agar menguntungkan mereka dengan mengorbankan kalangan banyak. Upah murah yang menyebabkan masyarakat bawah tidak mampu mengangkat diri dari jurang kemiskinan. Sistem perpajakan yang juga gagal memainkan peran pentingnya dalam mendistribusikan kekayaan.

Buruh  merupakan golongan yang berhubungan langsung  dengan perusahaan yang berdiri dari investasi sampai hari ini juga terus mengalami kemerosotan ekonomi, terutama sejak diberlakukannya PP 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. Bisa kita lihat contoh kasus di Sulsel yang  menggunakan PP 78 Tahun 2015, UMP Sulsel pada tahun 2017 hanya sebesar Rp. 2,43 Juta yang artinya hanya naik 8,25% . Persentase kenaikan tersebut jauh lebih rendah dibanding persentase kenaikan beberapa tahun sebelumnya saat PP 78 tahun 2015 belum terbit, seperti tahun 2014 yang presentase kenaikannya sebesar 25% dimana saat itu serikat buruh masih memiliki sisi tawar di dewan pengupahan.

Mengenai investasi ternyata peningkatan tidak hanya terjadi pada tahun 2015, peningkatan realisasi investasi juga terjadi pada tahun 2016 yang kenaikannya sebesar 12,4%[10]. Kenaikan investasi yang terus terjadi tersebut nampaknya berbanding lurus dengan kenaikan konflik agraria yang terjadi pada tahun 2016. Laporan akhir tahun KPA mencatat sedikitnya telah terjadi 450 konflik agraria sepanjang tahun 2016, dengan luasan wilayah 1.265.027 hektar dan melibatkan 86.745 KK yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Tahun sebelumnya jumlah konflik agraria sebanyak 252 kasus, artinya tahun ini terjadi peningkatan yang signifikan[11].

Dari luas wilayah konflik 1.265.027 hektar, perkebunan menempati urutan pertama dalam luasan wilayah, yakni 601.680 hektar. Disusul berturut-turut sektor kehutanan seluas 450.215 hektar, sektor properti seluas 104.379 hektar, sektor migas seluas 43.882 hektar, sektor infrastruktur seluas 35.824 hektar, sektor pertambangan 27.393 hektar, sektor pesisir 1.706 hektar, dan terakhir sektor pertanian dengan luasan 5 hektar. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi peningkatan dua kali lipat luasan wilayah konflik di sektor perkebunan.

Sebelumnya saya mencoba mencari tau apa hubungan antara konflik agraria dengan investasi. Dari pencarian tersebut akhirnya ditemukan hubungannya, investasi untuk perusahaan perkebunan, kehutanan, properti, infrastruktur, pertambangan, pertanian dan lain-lain membutuhkan tanah sebagai sasaran kerja atau tempat beroperasinya. Tanah-tanah yang menjadi sasaran perusahaan berdiri atau sasaran perluasan lahan perusahaan rata-rata adalah tanah yang telah dikuasai atau dimiliki warga secara turun temurun. Konflik warga dengan pemerintah untuk pembangunan waduk jatigede, konflik agraria antara petani Kubu Raya dengan PT. Sintang raya, dan Konflik agraria yang dialami oleh masyarakat adat Seko menjadi contoh kasus dari sekian banyak konflik agraria yang dialami oleh rakyat di negara ini.

Itulah beberapa hal justru saya temukan dalam upaya belajar, dan pastinya masih banyak hal lain akan ditemukan seiring dengan proses belajar. Tapi yang paling kongkrit dan mempengaruhi kesadaran adalah dengan terlibat langsung dalam aktivitas masyarakat, dan kalau ini dihubungkan dengan konflik agraria ada banyak tempat yang bisa kita kunjungi dan belajar secara langsung di tempat tersebut. Bagi kita yang di Sulawesi Selatan ada Masyarakat Bara-Barayya, Seko, Petani Polongbangkeng Takalar, Buntu Batu Kabupaten Enrekang, Masyarakat disekitar perkebunan Lonsum dan Tahura merupakan beberapa tempat menarik untuk belajar secara langsung dalam memahami kedudukan tanah bagi masyarakat dan hubungannya dengan investasi.

 

 

Penulis: “Suwan”

Referensi:

[1] http://www.kemenkeu.go.id/Berita/realisasi-investasi-2015-naik-178-persen

[2] http://www.antaranews.com/berita/477906/bappenas-target-pencapaian-pembangunan-2015-sudah-relevan

[3] https://beritagar.id/artikel/berita/data-bps-pengangguran-di-indonesia-756-juta-orang

[4] Mansour Fakih, (2009) Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi, INSISTPress Yogyakarta

[5] http://id.beritasatu.com/home/infrastruktur-daerah-digalakkan-untuk-menarik-investasi-asing/7939

[6] http://katadata.co.id/berita/2017/03/21/utang-dari-adb-rp-26-triliun-untuk-infrastruktur-bisa-cair-mei

[7] https://finance.detik.com/ekonomi-bisnis/3087112/dalam-3-bulan-3-dari-28-desa-sudah-tenggelam-waduk-jatigede

[8] http://www.vale.com/indonesia/bh/investors/information-market-id/press-releases/pages/default.aspx

[9] Laporan Ketimpangan Indonesia “Menuju Indonesia yang Lebih Setara” Oleh INFId & OXFAM, Februari 2017

[10] http://www.depkop.go.id/content/read/realisasi-investasi-tahun-2016-meningkat-124-dibanding-tahun-2015/

[11] http://www.kpa.or.id/news/blog/kpa-launching-catatan-akhir-tahun-2016/