GEMPAR Desak Kejati Turun Tangan

0
66
views

Garis-tengah.com – Puluhan demonstran yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat (GEMPAR) melakukan aksi unjuk rasa didepan Kejaksaan Tinggi Sulselbar, Kamis (18/05/2017).

Dalam tuntutannya mereka mendesak pihak kejati untuk melakukan pemeriksaan terhadap Irwan adnan selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, sebab diduga melakukan tindak pidana kasus suap dan pemerasan.

Dalam orasinya Jefri Samiarto selaku Jenderal lapangan menyuarakan pihaknya meminta kejaksaan Tinggi Sulselbar agar turun tangan untuk menangani kasus ini.

“Kami meminta kepada kejaksaan untuk segera turun tangan, sebab pihak kepolisian dalam hal ini Polrestabes Kota Makassar, sangat lamban dalam menagani kasus ini, coba bayangkan korban melakukan pelaporan sejak tanggal 21 Oktober 2016 lalu, sampai sekarang tidak ada tindak lanjut dari pihak kepolisian, ada apa?, ini sudah kurang lebih 7 bulan mandek di polrestabes kota makassar,”ujarnya.

Sementara itu pihak kejaksaan diwakili Kanit II, H. Dedi firawan, saat menerima aspirasi pendemo mengatakan, “pihaknya berjanji apabila buktinya sudah cukup kami akan panggil Irwan Adnan,”tegasnya

 

Berikut Kronologis Kasus Pemerasan / suap yang diduga dilakukan Irwan Adnan dikutip dari Surat Pernyataan GEMPAR.

  1. Pertama tama terjadi transaksi jual beli rumah dijalan bontolempangan pemilik tempat seorang Dokter ingin menjual lokasinya dan pembeli dari jakarta sinkat cerita mereka telah sepakat menjual dan membeli pihak ke3 yg mempasilitasi mendapatkan fee 100 juta, Proses berlanjut yaitu balik nama pemilik merubah akte ini harus ke kantor Dispenda Kota Makassar dengan di urus oleh pihak ke 3 (2 orang Wanita salah satunya bernama ibu Yuli).
  2. Pihak ke3 inilah yang megurus akte balik nama tersebut yang prosesnya mereka di tolak di TTD (validasi) oleh Irwan adnan sebagai Kadispenda makassar dengan alasan bahwa nilai trangsaksi jual beli 4.m itu terlalu murah sebab dilokasi tersebut nilai tanah sangat tinggi dan Irwan berkata padahal nilai trangsasksi senilai 4.m itu sudah sesuai NJOP dan aturan bahkan di atas nilai NJOP tetapi tetap saja kata Pak Kadis AH ini tidak benar melalui orang kepercayaannya Ansar dan Opa Sofyan bahwa harus di naikkan nilai transaksinya dari 4. m menjadi 8.m (berarti nilai pembayaran pajak PBHTB nya bertambah), karena merasa tidak ada jalan lain dan tak berdaya ditambah pihak pembeli akan segera kembali lagi ke Jakarta maka dengan terpaksa pihak ke 3 ini mengikuti keinginan Kadispenda yang disampaikan oleh Ansar &Andi Iwan Jemma Yang juga Pegawai di Bapenda..
  3. Setelah di setujui maka pembayaran pajak PBHTB nya senilai 400 juta lebih diserahkan sore hari kepada Ansar dan Andi Iwan Jemma lalu ke 2 orang kepercayaan kadis ini masuk ke ruangan kadispenda tedak lama berselang mereka memberikan berkas yang telah di validasi (TTD) oleh kadispenda senilai 6.m padahal permintaan awal mereka senilai 8m. setelah ditanyakan katanya 100 juta untuk pak kadis sisanya 300 juta saja yang dibayar di pajak dengan nilai transaksi sebesar 6.m. dan mereka berkata bahwa yang 100 juta itu kata pak kadis untuk MEMBANTU KEMBALIKAN DANA KAMPANYE PAK WALIKOTA (DANNY POMANTO) YANG TERPAKAI PADA WAKTU PEMILIHAN WALIKOTA KEMARIN.
  4. Dengan terpaksa pihak ke 3 menerima berkas tersebut dan melaporkan ke pada Notaris.
Baca Juga :  Memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia; DDV Gelar Semarak Kemerdekaan

Mendengar dan melihat ini Notaris Frans menyampaikan kepada aosiasi Notaris dan para notaris ini menghubungi langsung Bapak Walikota Makassar lalu terjadilah pertemuan hingga jam 1 malam di rumah jabatan Walikota Makassar dan Walikota Berjanji akan menindaki segera laporan tersebut.

 

Cityzen Reporter : Alif Wiramaalif