Dari Persoalan Cabai, Hingga Aturan Pedoman Organisasi Kemahasiswaan

0
381
views

Opini – Setahun sudah kasus cabai yang terjadi di UKI Paulus Makassar, salah satu dari sekian rentetan kasus yang mencabut taring mahasiswa UKI Paulus Makassar.

Mahasiswa UKI Paulus harus mengakui, kalau saat ini mereka dalam keadaan ompong setelah taringnya tercabut untuk kesekian kalinya, dengan hadirnya peraturan Pedoman Organisasi Kemahasiswaan yang menunjukkan watak fasis birokrat kampus.

Bentuk ketidakadilan terus terjadi dalam kampus yang berlandaskan kasih, sedangkan dalam Alkitab dikatakan seperti ini. ”Aku kembali untuk melihat semua penindasan yang dilakukan di bawah matahari, dan, lihat! air mata dari orang-orang yang tertindas, tetapi mereka tidak mempunyai penghibur; dan di pihak para penindas mereka ada kekuasaan, sehingga mereka tidak mempunyai penghibur.” (Pengkhotbah 4:1)

Bukan cuma itu, uang kuliah yang semakin mencekik membuat mahasiswa semakin dihadapkan pada ketidakpastian arah dan cenderung terjebak dalam jurang semu dunia pendidikan kekinian.

Setelah uang kuliah semakin tinggi, maka stigma yang terus tertanam dalam pikiran mahasiswa ialah menyelesaikan kuliah secepat mungkin. Untuk mendukung percepatan itu, maka mengambil langkah aman adalah salah satu langkah paling tepat untuk menyelesaikan kuliah secepat mungkin. kasarnya seperti ini, “senyum sedikit langsung wisuda”.

Selain itu universitas terus mendukung proyek kapitalis, termasuk mengeluarkan wisudawan setiap tahunnya yang telah di didik menjadi alat komoditi layak jual, untuk terus melanggengkan kepentingan korporasi.

IMF dan World Bank meluncurkan paket kebijakan untuk menyokong pendidikan tinggi di negara-negara berkembang. Indonesia termasuk salah satu negara yang mengalami penyesuaian struktural tersebut.

Pada Mei 2005, Indonesia sebagai anggota WTO, terpaksa harus menandatangani General Agreement on Trade Service (GATS) yang mengatur liberalisasi perdagangan 12 sektor jasa, antara lain layanan kesehatan, teknologi informasi dan komunikasi, jasa akuntansi, pendidikan tinggi dan pendidikan selama hayat, serta jasa-jasa lainnya.

Dibukanya pendidikan tinggi ke pasar bebas, tentu saja bertujuan menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif di pasar tenaga kerja global. Liberalisasi pendidikan tinggi ini memiliki semangat untuk menciptakan pendidikan yang melampaui batas-batas negara-bangsa (internasionalisasi). Untuk mendukung hal tersebut, praktik kebijakan yang ditempuh pemerintah adalah dengan tidak menghambat (non-intervensi) pengambilan keputusan di level pendidikan tinggi.

Hal ini semakin tampak, setelah proyek neoliberalisme yang diramu oleh IMF dan World Bank berimbas pada melonjaknya biaya pendidikan, komersialisasi pendidikan, hilangnya akses rakyat untuk mengenyam Pendidikan Tinggi (PT), juga diskriminasi terhadap rakyat dalam mengakses bangku pendidikan.

Kembali ke peraturan rektor tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan yang cacat nan akut, kenapa kita harus mengatakan cacat. Bagaimana mungkin aturan tersebut dikeluarkan tanpa melibatkan mahasiswa dalam merumuskan kebijakan untuk lembaga mahasiswa. Ini salah satu bukti bahwa nilai-nilai demokrasi telah dicabut dan mengancam kebebasan mahasiswa UKI Paulus.

Dalam peraturan tersebut masih menggunakan UUPT (Undang-Undang Pendidikan Tinggi) nomor 12 tahun 2012 sebagai landasan, dimana setiap kampus diberikan hak secara leluasa untuk mengatur kegiatan akademik dan non akademik (otonomi kampus).

Sangat tampak bahwa mahasiswa seolah-olah diposisikan sebagai robot yang diintervensi kuat kedudukannya oleh pihak birokrat. Ini juga bisa dilihat sebagai otoritarian gaya baru yang dilanggengkan oleh birokrat. Sampai tindak, tutur kata, sikap, seolah sudah harus diseragamkan dalam satu kerangka etika moralistik yang suatu saat ini bisa disetir dalam upaya melegitimasi kedudukan rektorat dalam membuat kebijakan-kebijakan yang menindas.

Selain mengancam kebebasan berpendapat dan berekspresi, dalam proses pembelajaran pun peran mahasiswa cenderung inferior dan dijadikan sebagai objek. Disini peran dosen diangkat lebih dominan dalam memberi arahan proses pembelajaran dan kebijakan, mahasiswa cenderung diposisikan sebagai penonton yang diberi kapasitas terbatas dalam mengajukan kebijakan dan pendapatnya.

Padahal sejatinya proses pendidikan yang memanusiakan manusia menurut Paulo Freire, yaitu dengan melibatkan pendidik dan peserta didik sebagai subjek yang mampu mengembangkan dirinya sendiri dalam melihat realitas (sebagai objek), sehingga peran antara pendidik dan peserta didik berjalan dengan dialektis untuk mampu mengembangkan manusia dalam misi pembebasan atas dirinya dan manusia.

Demokratisasi kampus harus segera mungkin tercipta dalam UKI Paulus. Dimana seluruh unsur di dalam universitas (mahasiswa, rektorat, tenaga pengajar, pegawai, dan pekerja) bisa memiliki hak yang sama dalam merumuskan kebijakan dan orientasi penyelenggaraan pendidikan di universitas. Tanpa partisipasi massa mahasiswa, maka tidak ada demokratisasi kampus itu. Dan, jika tidak ada demokratisasi dalam kehidupan kampus, maka tujuan Universitas dipastikan hanya untuk melayani kepentingan segelintir orang.

Saya masih mencoba meramu dalam pikiran, jawaban apa yang harus diberikan kepada Birokrasi Kampus.(*)

(*)Penulis: Lexyanto Datuan, Mahasiswa Akuntansi UKI Paulus Makassar.