Belajar Adil dari Regulasi yang Tidak Adil

0
104
views

Opini, Garis-tengah.com – Sejarah panjang implementasi UKT (Uang Kuliah Tunggal) di UNM berawal pada tahun 2013 silam ketika Undang Undang Pendidikan Tinggi  Negeri, peraturan Menteri dan deretan surat edaran Mendikbud (sekarang Menristekdikti) mengamanahkan setiap Perguruan Tinggi Negeri melaksanakan sistem pembayaran baru tersebut, tidak lain adalah UKT sistem pembayaran tunggal  (tidak ada pungutan lain) dan berkeadilan (berdasar pada kemampuan ekonomi orang tua). Belajar dari banyaknya pungutan yang tidak jelas pada PTN serta membebani mahasiswa, Muhammad Nuh selaku Mendikbud menganggap solusi untuk meretas masalah itu adalah dengan merangkum seluruh kebutuhan mahasiswa dalam pembayaran uang semester.

Penting untuk ditelaah bersama adalah bagaimana cara agar pembayaran bisa tunggal, mampukah Negara dengan APBN yang masih terbatas? Silahkan cek anggaran pendidikan disetiap tahunnya angka 20% dari total APBN rupanya hanya sebatas bahasa yuridis yang tidak pernah sampai pada titik harapnya. Rupanya ada taktis yang jitu untuk hal tersebut bukan Negara yang menanggung tapi mahasiswa itu sendiri, yah. Romantisnya narasi yang mampu membiayai yang kurang mampu dalam subsidi silang seharusnya dimaknai bentuk lepas tangan pemerintah dalam pembiayaan pendidikan. Tapi itu soal lain, yang ingin penulis fokuskan dalam tulisan ini adalah soal bagaimana UNM harus mengantisipasi regulasi yang tidak sempurna tentang UKT dan BKT.

Nah mari melihat dan menelaah asal muasal kata “tunggal” dalam UKT. Untuk memudahkan, kita mulai dari rumus UKT. BKT – BOPTN = UKT. BKT sendiri adalah Biaya Kuliah Tunggal yang didalamnya terdapat komponen kebutuhan mahasiswa mulai dari semester pertama sampai semester delapan, sedangkan BOPTN adalah Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri. Singkatnya yang menjadi kunci dan membuat pembayaran bisa tunggal adalah BKT. Seluruh komponen kebutuhan mahasiswa mulai dari semester satu sampai semester delapan dirangkum baik yang termasuk dalam biaya langsung (biaya yang berhubungan dengan akademik) dan biaya tidak langsung (biaya diluar akdemik). Sehingga setiap rupiah yang terkandung dalam UKT ada kebutuhan yang terbayarkan. Itulah tugas dari BKT untuk memastikan kebutuhan mahasiswa terpenuhi dalam setiap pembayaran UKT. Sedangkan BOPTN yang bersumber dari pemerintah hanya menjadi pengurang sesuai dengan rumus UKT yang sifatnya menutupi kekurangan biaya operasional diluar dari subsidi silang agar sebagian kecil mahasiswa bisa membayar UKT pada kelompok terendah (kelompok 1 dan 2). Nah dari sini kita bisa lihat gambaran kecilnya peran pemerintah dalam mendanai pendidikan, terutama pendidikan tinggi.

Sekarang mari melihat satu hal ketidak sempurnaan regulasi UKT (bisa saja ini bukan satu-satunya). Dalam setiap komponen BKT yang sudah dijelaskan singkat sebelumnya perhitungan kebutuhan mahasiswa hanya dari semester satu sampai semester delapan. Jadi BKT yang tertulis dalam lampiran Permendikbud 55 tahun 2013 sampai dengan yang terbaru Permenristek no 39 tahun 2016 berapapun jumlahnya,hanya merangkum sampai delapan semester. Pertanyaannya, bagaimana jika mahasiswa belum menyelesaikan kuliahnya disemester delapan? Sedangkan belum ada regulasi yang mengatur pembiyaan UKT jika melewati semester delapan. Hal ini menjadi penting untuk diperhatikan di UNM karena menjadi mustahil menyelesaikan ribuan mahasiswa disetiap angkatan dengan kualitas lulusan yang bisa dipertanggung jawabkan jika kuota dosen terbatas disetiap prodi contohnya kuota penerimaan angkatan 2013 adalah 5000 kursi sedangkan dosen hanya 893. Dalam wikipedia jumlah mahasiswa keseluruhan adalah 32.000 orang.

Tidak lama lagi tiba saatnya untuk pembayaran SPP/UKT di UNM tahun ajaran 2017-2018 artinya angkatan 2013 sudah melewati semester delapan. Suatu hal yang pasti merupakan tanda tanya besar jika pembayaran UKT disemester sembilan tetap sama seperti sebelumnya. Disemester sembilan sampai saat ini komponen atau kebutuhan mahasiswa belum dihitung ulang. Seperti yang dijelaskan sebelumnya setiap rupiah pembayaran UKT membiyai kebutuhan yang telah terhitung sebelumnya yakni yang terangkum dalam BKT. Merupakan amanah undang undang pendidikan tinggi yang mengharuskan pembiyaan pendidikan berkeadilan, transparan, akuntabel, penjamin mutu, efektifitas dan efisiensi. Jika pembayaran tetap sama maka secara sadar kampus kita tercinta mengabaikan amanah undang undang. Bukan hanya itu logika sederhana bisa menjadi jawaban atas solusi dari ketidak sempurnaan regulasi UKT. Sebuah hal yang harusnya menjadi hak mahasiswa angkatan 2013 adalah soal berkurangnya pembayaran UKT disemester sembilan. Mengapa? Karena kebutuhan perkuliahan disemester sembilan pasti berkurang dibanding semester sebelumnya, mahasiswa hanya akan memprogram ulang mata kuliah yang belum lulus. Jika muncul pertanyaan “bagaimana jika pengulangan masih banyak, tentu masih butuh biaya operasional berarti wajar jika masih membayar UKT yang sama”. Nah keadaan seperti itu tentu saja bisa terjadi tapi suatu hal yang kembali pasti sebanyak apapun pengulangan tetap jumlahnya akan lebih sedikit dibanding total mata kuliah semester satu sampai delapan karena hanya mahasiswa yang melulusi 30 sks disemester satu, dua dan tiga yang bisa melanjutkan perkuliahan sampai sekarang, artinya sejak semester tiga kita sudah bisa memastikan kebutuhan perkuliahan berkurang jika saja nantinya kita melewati semester sembilan untuk mengulang mata kuliah. Sederhananya jika disemester satu sampai delapan membayar UKT 100 rupiah untuk 10 barang yang sudah terhitung dan jelas peruntukannya, maka disemester sembilan jika membayar UKT yang sama berati 100 rupiah untuk KURANG dari 10 barang yang belum terhitung dan tidak jelas peruntukannya. Kesimpulannya pembayaran UKT yang tidak adil dan tidak jelas.

Mahasiswa sebagai kaum intlektual harus  bersama memastikan UKT semester sembilan angkatan 2013 diturunkan oleh Birokrasi UNM. Bagaimanapun sebelum semester berjalan harus ada perhitungan ulang BKT, jika tidak artinya mahasiswa membayar sesuatu yang tidak jelas peruntukannya. Hal ini bukan hanya kewajiban dari angkatan 2013 tapi juga seluruh angkatan dibawah yang punya potensi untuk  memasuki semester sembilan dan angkatan diatas yang seharusnya memastikan adik adiknya mendapatkan hak dan keadilan di UNM.

Bukan soal mampu atau tidak mampu membayar hingga masalah ini harus diluruskan, lebih dari itu latihlah diri menjadi adil sejak di dalam miniatur dunia (kampus) ini dengan memastikan adik, kakak, dan dirimu sendiri mendapat keadilan.

Akhirul kalam bersama dengan ini saya sertakan UU No. 12 Tahun 2012, Peremendikbud No. 55 Tahun 2013, Perminristekdikti No. 39 Tahun 2016, Sosialisasi BKT dan UKT, yang bisa diketik di pencarian google agar tulisan ini bisa di cek kebenarannya.

*Andi Alauddin
(Mahasiswa Jurusan Pendidikan Sejarah FIS UNM angkatan 2012 dan menjabat sebagai Mensospol BEM UNM)