Apakah HTI Perlu Dibubarkan ??

0
58
views

Garis-tengah.com – Menurut bapak Wiranto—Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan—kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh ormas HTI, terindikasi kuat menyalahi Pancasila dan UUD 1945.

Maka dari itu, beliau merasa pemerintah perlu untuk menindak tegasi HTI, agar kiranya ormas tersebut dapat di bubarkan dan dilarang melakukan kegiatan.

Beliau juga menambahkan bahwa, HTI secara nyata menggangu keutuhan bangsa, dan juga menimbulkan gesekan di masyarakat. (Sumber: makassar.tribunnews.com)

Sebagai orang yang berpendidikan, masalah-masalah seperti ini harusnya didiskusikan terlebih dahulu, antar kedua belah pihak. Agar keduanya bisa saling mengerti letak permasalahan yang sesungguhnya. Dan dapat memusyawarahkan untuk memutuskan putusan yang terbaik.

Bukan dengan tindakan “pembubaran paksa” yang seolah-oleh tidak mencerminkan kaum intelektual, padahal para petinggi negri ini harusnya adalah orang-orang yang lebih paham prosedur tentang masalah-masalah seperti ini.

HTI telah ada di Indonesia sejak 1980-an, HTI juga sudah diakui di Kemendagri sejak 2002 melalui Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di Kesbangpol Kemendagri.

Alangkah rancunya apabila ormas yang telah berbadan hukum, dibubarkan secara sepihak, bahkan hanya melalui pidato (lisan).

Kejadian ini menimbulkan pertanyaan di masyarakat, mengapa pihak pemerintah melakukan tindakan “ceroboh” seperti itu? Ada apa dengan pemerintah?

Sejauh ini, HTI melaksanakan kegiatan-kegiatannya dengan tertib, damai dan mengedepankan keamanan. Tidak pernah di dapati sekalipun, HTI melakukan perusakan, penyerangan dan tindakan anarkis lainnya. Malah yang dipertontonkan ialah aksi-aksi yang damai dan sangat mencerminkan kaum intelektual.

Apakah ormas Islam yang selama ini tampil dengan santun dan cerdas, harus di bubarkan? Lantas ormas yang seperti apa yang diinginkan oleh pemerintah?

Pemerintah yang notabennya adalah contoh teladan bagi masyarakat, harusnya menunjukkan kewibawaan dan kecerdasannya. Bukan sikap “egois” dan terkesan semena-mena.

Termasuk dalam menindak ormas Islam yang katanya mengancam NKRI, pemerintah harus menunjukkan sikap kedewasaan dan menjalankan segala prosedur yang telah diterangkan dalam UU terlebih dahulu, bukannya menindak secara sepihak seperti ini.

Alangkah bagusnya jika pemerintah mengadakan dialog terlebih dahulu, dengan ormas yang bersangkutan. Agar semuanya jelas, dan tidak mengandung “hoax” di dalamnya.

Terlebih lagi ormas yang bersangkutan sangat kooperatif, untuk mengadakan dialog. Agar semuanya jelas, dan jika memang ormas tersebut melakukan kesalahan, toh bisa di berikan teguran terlebih dahulu—sesuai prosedur dalam UU.

Diharapkan kasus-kasus seperti ini, tidak terulang lagi. Sebab, secara tidak langsung, kejadian seperti ini mencoreng wajah pemerintah di kalangan masyarakat, terlebih di kalangan intelektual.

Kita semua menginginkan negara kita aman dan damai, semua pihak bertindak saling menghormati dan menghargai. Agar terbentuk Indonesia yang ramah, lagi bermoral. Seperti yang selama ini di kenal oleh masyarakat luar, tentang negara kita.

Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa negara kita menganut sistem demokrasi, dimana semua orang bebas berpendapat, semua keputusan diambil secara musyawarah dan mufakat. Maka, sangatlah jelas bahwa tindakan-tindakan “individual”, dalam artian pengambilan keputusan, jelas telah bertentangan dengan demokrasi itu sendiri.

Dari sini kita bisa melihat, siapa sebenarnya yang berlaku “nakal” terhadap peraturan-peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Apakah HTI berlaku “nakal”? Atau malah sebaliknya.

 

Ma’arif Amiruddin

Mahasiswa / Aktivis Perubahan