Hari Tani Nasional: FPR Bulukumba Menolak Reforma Agraria Palsu Jokowi dan Perhutan Sosial

0
92
views

Bulukumba, Garis-tengah.com – Front Perjuangan Rakyat (FPR) Bulukumba menggelar aksi massa memperingati Hari Tani Nasional (HTN) yang ke 57 di depan kantor Bupati Bulukumba. Sekitar lima ratusan massa hadir dalam aksi tersebut, Senin (25/09).

Organisasi yang tergabung dalam FPR yaitu AGRA Bulukumba, AGRA Bantaeng, Pejuang Rakyat Tahura, Serikat Nelayan Bulukumba, Kelompok Nelayan Kassi,  HMI Cabang Bulukumba, IMM Cabang Bulukumba, PMII Cabang Bulukumba, dan FPM Sul-Sel.

Tema yang diangkat HTN 2017 adalah Dukung Perjuangan Kaum Tani Dalam Melawan Monopoli Dan Perampasan Tanah, Tolak Reforma Agraria Palsu Jokowi dan Jalankan Reforma Agraria Sejati. Tema yang diusung tidak lepas dari keadaan objektif masyarakat selama ini di sektor pertanian.

Dalam orasinya, Amiruddin selaku kordinator aksi FPR Bulukumba menjelaskan, “Reforma Agraria Jokowi lewat skema TORA dan Perhutanan sosialnya hanyalah ilusi bahkan tidak menyentuh persoalan pokok rakyat yang ada misalnya di bulukumba”, ujar Amiruddin.

Dalam aksi ini, FPR menyampaikan beberapa tuntutan pokok yaitu mendesak Pemerintah Kabupaten Bulukumba mengaktifkan kembali tim verifikasi penyelesaian sengketa agraria antara masyarakat adat suku kajang dengan PT. Lonsum serta tidak memperpanjang kontrak (Hak Guna Usaha) HGU PT. Lonsum. Selain masalah PT. Lonsum, FPR dengan tegas menolak Peta Indikatif Alokasi kawasan Taman Hutan Rakyat (TAHURA) di Bontobahari yang dijadikan sumber tanah obyek reforma agraria (TORA).

“Pemerintah harus tegas menyelesaikan persoalan TAHURA yang ditetapkan menjadi TORA, ditambah sekarang ada orang yang menjual TAHURA seluas 41 Ha senilai 6 milyar rupiah kepada investor dari surabaya”, tutur Edi sebagai perwakilan Pejuang TAHURA dalam orasinya.

Massa aksi memadati kantor Bupati Bulukumba pada HTN 2017

Menanggapi pernyataan itu Bupati Bulukumba, A.M. Sukri Sappewali menjelaskan, “saya sudah menerima masalah tentang Bira, dan hampir semua bira masuk kawasan hutan, maka saya sebagai bupati menolak itu karena bira sebagiannya sudah ditempati tinggal masyarakat, lalu saya sudah perintahkan kepada dinas lingkungan hidup dan kehutanan untuk mengajukan kembali bahwa ini sudah milik rakyat”.

Bira merupakan bagian dari TAHURA yang masuk dalam skema Tanah objek reforma Agraria. Ketua Aliansi gerakan reforma agraria (AGRA) cabang Bulukumba, Rudy menyampaikan, “aksi hari ini adalah rangkaian aksi yang sama digelar di seluruh Indonesia dan secara tegas bersama menolak skema reforma agraria palsu Jokowi karena skema Tanah objek reforma agraria yang diberikan kepada rakyat nanti tidak bisa dijual belikan dan parahnya lagi tidak bisa diwariskan kepada anak cucu kita nantinya” tegasnya.

(*)Abdul Salman bin Sulaiman